Berita Politik

Telkom Indonesia
Rita Widyasari
Menteri Yasonna Dikritik, Banyak Tak Patuhi Hukum

Menteri Yasonna Dikritik, Banyak Tak Patuhi Hukum

HukumKamis, 24 Agustus 2017 , 09:27:00

Kisruh internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapat perhatian bekas penegak hukum. Salah sa..
40 Pajak Kendaraan Artis Masih Nunggak

40 Pajak Kendaraan Artis Masih Nunggak

HukumKamis, 24 Agustus 2017 , 09:04:00

Sejumlah kediaman artis telah didatangi tim gabungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Ja..
Polri Diacungi Jempol Atas Pembongkar Sindikat Saracen

Polri Diacungi Jempol Atas Pembongkar Sindikat Saracen

HukumKamis, 24 Agustus 2017 , 08:32:00

Keberhasilan Direktorat Siber Mabes Polri membongkar sindikat Saracen yang menyebar konten kebohong..
Keren Nih, Pak Buwas Bakal 'Dor' Artis Terlibat Narkoba
Ancaman Budi Waseso untuk menembak artis yang terlibat jar­ingan narkoba mendapat dukungan masyarakat dunia maya. Netizen sudah muak dengan banyaknya artis yang tertangkap narkoba, namun begitu mudah mendapatkan kebebasan den­gan dalih rehabilitas.. Selengkapnya
KPK Diminta Hati-hati Garap Korupsi Korporasi

KPK Diminta Hati-hati Garap Korupsi Korporasi

Kamis, 24 Agustus 2017 , 08:24:00

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memproses kasus korupsi korporasi, terutama pe­rusahaan yang sudah go publik di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagai perusahaan terbuka, status hukum te.. Selengkapnya
KPK Benarkan Ada OTT Di Kemenhub

KPK Benarkan Ada OTT Di Kemenhub

Kamis, 24 Agustus 2017 , 07:49:00

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tadi malam, Rabu (23/8).Laode menyebut ada sejumlah penyelenggara negara yang diamankan KPK dalam OTT tersebut."Benar ada OTT lagi y.. Selengkapnya
Grup Berkonten <i>Hate Speech</i>
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri membekuk tiga pelaku pengelola grup yang berisi konten ujaran kebencian (hate speech) di jejaring sosial Facebook "Saracen". Ketiganya adalah MFT, SRN dan JAS.Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Siber B.. Selengkapnya
Polisi Tangkap Penjual Data Nasabah Via Online

Polisi Tangkap Penjual Data Nasabah Via Online

Kamis, 24 Agustus 2017 , 07:26:00

Penyidik Subdit Money Laundering Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri menangkap seoarang lelaki berinisial C (27), yang diduga melalukan praktik penjualan data nasabah secara online. Modusnya, menawarkan produk kartu kredit atau asuransi melalui te.. Selengkapnya
KPK Tangkap Tangan Pejabat Kemenhub

KPK Tangkap Tangan Pejabat Kemenhub

Kamis, 24 Agustus 2017 , 02:30:00

Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (KPK) terhadap pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan, Rabu malam (23/8). Salah satu yang ditangkap ditengarai merupakan pejabat eselon satu.  Namun, pihak KPK belu.. Selengkapnya
Eksekusi Cagar Budaya Cigugur Rugikan Masyarakat Adat

Eksekusi Cagar Budaya Cigugur Rugikan Masyarakat Adat

Kamis, 24 Agustus 2017 , 01:03:00

Rencana Pengadilan Negeri Kuningan mengeksekusi salah satu kawasan adat milik Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan, Cigugur dianggap sebagai tindakan terburu-buru.Kepala Humas PGI Persekutuan Gereja-gejera di Indonesia (PGI) J.. Selengkapnya
KPK Harus Telusuri Semua Perkara yang Ditangani Panitera PN Jaksel
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menelusuri semua perkara penting yang ditangani oleh panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tarmizi. Begitu dikatakan Pengamat hukum Universitas Bung Karno (UBK), Azmi Syahputra di Jakarta, Rabu malam (2.. Selengkapnya
Dua Advokat terlibat OTT KPK, Begini Respon Peradi

Dua Advokat terlibat OTT KPK, Begini Respon Peradi

Rabu, 23 Agustus 2017 , 22:38:00

Terlibatnya dua oknum advokat dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di PN Jakarta Selatan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan bahwa organisasi advokat memiliki pekerjaan besar dalam menjalankan profesinya. Begitu dikatakan Ketua U.. Selengkapnya
Suap Ketua DPRD Malang, KPK Ambil Sampel Suara Sekda Pemkot Malang
Sekretaris Daerah Kota Malang tahun 2015, Cipto Wiyono diperiksa penyidik KPK, Rabu (23/8). Cipto dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus suap perubahan APBD-P Pemkot Malang tahun 2015.Dalam pemeriksaan tersebut, juru bicara KPK Febri Diansy.. Selengkapnya
Penyuap Akil Mochtar Bebas Sementara Untuk Dilantik Tjahjo Kumolo
Terdakwa kasus dugaan suap terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait perkara sengketa Pilkada Kabupaten Buton 2011, Samsu Umar Abdul Saimun bakal menghirup udara bebas sementara. Pasalnya majelis hakim pengadilan Tipikor mengabulkan pe.. Selengkapnya
Komisi I DPR: Kasus Dugaan Korupsi Heli AW 101 Penuh Kejanggalan
Kasus dugaan korupsi pembelian Helikopter Agusta Westland (AW) 101 dinilai penuh kejanggalan. Salah satunya karena tidak ada temuan kerugian negara oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), seperti yang disangkakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.. Selengkapnya
KPK Akan Cek Fisik Helikopter AW 101 Di Halim Besok

KPK Akan Cek Fisik Helikopter AW 101 Di Halim Besok

Rabu, 23 Agustus 2017 , 20:37:00

KPK berencana melakukan cek fisik terhadap Helikopter AW 101. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan kasus korupsi pengadaan helikopter tersebut. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menyebutkan, KPK berkoordinasi dengan PUSPOM TNI.. Selengkapnya
Diduga Konsumsi Sabu, Enam Polantas Diciduk Provost

Diduga Konsumsi Sabu, Enam Polantas Diciduk Provost

Rabu, 23 Agustus 2017 , 20:11:00

Institusi kepolisian kembali tercoreng. Kali ini, dua anggota Direktorat Lalu-lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya (PMJ), ditangkap terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Empat anggota polisi lalu-lintas (Polantas) lainnya diduga melakukan pungutan l.. Selengkapnya
Jimly: Anak Buah Bermasalah, Ketua Pengadilan Wajib Tanggung Jawab
Pelanggaran hukum oleh panitera pengadilan, tidak lepas dari ketua lembaga terkait. Artinya, Ketua Pengadilan, wajib bertanggungjawab terkait persoalan yang ada."Itu tanggungjawab Ketua (pengadilan) juga. Kalau ada panitera bermasaah, dia harus bert.. Selengkapnya
Jimly: Proses Hukum Ribet Dan Lama, Yang Penting Pecat Dulu
Penegakan hukum tidak bisa lagi diandalkan sebagai alat pengontrol masyarakat modern. Apalagi, jika pelanggaran hukum malah melibatkan penegak hukum sendiri."Kalau proses sendiri di institusi masing-masing, itu jeruk makan jeruk namanya," kata Ketua.. Selengkapnya
Jangan Karena Dari NU, KPK Tak Berani Usut Menteri Nasir
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turun tangan menelusuri kebijakan baru tentang pemilihan rektor Perguruan Tinggi Negara (PTN).Koordinator Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (Amantiko), Hafidz menginformasikan, ada beberapa rektor yang diindikas.. Selengkapnya