SK Menteri LHK Soal RAPP Untuk Pulihkan Lahan Gambut Terbakar

SK Menteri LHK Soal RAPP Untuk Pulihkan Lahan Gambut Terbakar

HukumSelasa, 12 Desember 2017 , 02:40:00

Sidang gugatan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehut..
Ini Alasan Peradi Angkat Sri Sultan Jadi Anggota Dewan Kehormatan
Sri Sultan Hamengkubuwono X diangkat menjadi anggota kehormatan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia ..
Direktur Utama BRI Dipolisikan

Direktur Utama BRI Dipolisikan

HukumSenin, 11 Desember 2017 , 22:53:00

Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Suprajarto dilaporkan ke Badan Reserse dan Kriminal (Bar..
Barisan Umat Islam Riau Laporkan Penghadang Ustadz Abdul Somad Ke Polda
Barisan Umat Islam Riau (BUIR) resmi melaporkan kasus penghadangan terhadap Ustadz Abdul Somad di Denpasar, Provinsi Bali ke Polda Riau.Ketua Front Pembela Islam (FPI) Riau Ade Hasibuan yang juga tergabung dalam BUIR menjelaskan jika Polda Riau akan.. Selengkapnya
Jika Dibiarkan Persekusi Ustad Abdul Somad Dikhawatirkan Melebar
Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan penghadangan penceramah Ustad Abdul Somad adalah perkusi alias tindakan main hakim sendiri."Kasus Ustad Somad adalah kasus persekusi dan bisa memicu isu SARA," kata Neta saat dihubungi r.. Selengkapnya
Pakar Hukum: Edward Soeryadjaya Bisa Dijemput Paksa

Pakar Hukum: Edward Soeryadjaya Bisa Dijemput Paksa

Senin, 11 Desember 2017 , 17:58:00

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menekankan tidak taatnya seseorang terkait pemanggilan persidangan bisa dikategorikan sebagai tindak pelanggaran hukum. Jika berstatus tersangka, jelas Fickar, maka pengadilan dapat me.. Selengkapnya
Diperiksa KPK, Eks Kontirbutor Metro TV: Untuk Penyelidikan
Mantan kontributor Metro TV, Hilman Mattauch diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Hilman yang datang guna memenuhi panggilan penyidik itu tak mau banyak komentar saat diberondong pertanyaan oleh awak media.“Tanya penyidik aja, saya.. Selengkapnya
Menag Orang Ketiga Yang Rajin Lapor Gratifikasi

Menag Orang Ketiga Yang Rajin Lapor Gratifikasi

Senin, 11 Desember 2017 , 17:19:00

Presiden Joko Widodo mendapat penghargaan tertinggi dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelaporan gratifikasi.Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan selain Jokowi ada nama Jusuf Kalla dan Lukman Hakim Saifuddin sebagai pihak yang raji.. Selengkapnya
Sidang RAPP, Saksi KLHK Dinilai Membingungkan

Sidang RAPP, Saksi KLHK Dinilai Membingungkan

Senin, 11 Desember 2017 , 16:10:00

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seharusnya aktif dan merespon permohonan pembatalan SK 5322/MenLHK-PHPL/UHP.1/10/2017 tentang Pembatalan Rencana Kerja Usaha (RKU) yang diajukan PT Riau Andalan Pulp and Pape.. Selengkapnya
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Dapat Posisi Tiga Di ASEAN
Butuh waktu 18 tahun untuk Indonesia memperbaiki urutan indeks persepsi korupsi (IPK). Saat ini peringkat IPK yang dikeluarkan Transparency International Indonesia di urutan ke tiga di tingkat ASEAN.Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan di era orde ba.. Selengkapnya
Lemkapi Dorong Polri Mediasi Kasus Pengusiran Abdul Somad
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian (Lemkapi) Edi Hasibuan meminta Polri responsif terhadap kasus pengusiran Ustad Abdul Somad di Bali. "Jika nanti kemudian ada laporan, sepatutnya direspon, jangan juga terkesan Polri lambat menan.. Selengkapnya
Jokowi Bikin Lomba Pangkas Aturan Berbelit Dan Rawan Korupsi
Presiden Jokowi ingin peraturan-peraturan yang dinilai berbelit dan rawan untuk dijadikan bancakan korupsi, pemerasan serta pungutan liar ditiadakan. Jokowi menyebut, terdapat 42 ribu peraturan yang harus dipangkas. "Nanti mau saya buat lomba saja s.. Selengkapnya
Jokowi: Semua Sistem Pemberantasan Korupsi Harus Dibenahi
Presiden Jokowi meyakinkan pemerintahannya serius menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. "Tahun 2016-2017 data yang saya peroleh telah diselamatkan Rp 3,55 triliun melalui penegakan hukum. Dalam hal ini saya yakin Indonesia merupakan salah satu.. Selengkapnya
SPBE Pulogebang Cakung di Tanah Sengketa, Pertamina Dinilai Cuek
SPBE atas nama PT Garis Cakratama yang terletak di Jl. Komarudin, Cakung Jakarta Timur, masih beroperasi. Direktur Eksekutif Aliansi Pertanahan Rakyat (Alpertra), William Syah memaparkan, berdasarkan perkara No 504 PK/PDT/2016 pada tanggal 16 Februa.. Selengkapnya
Jokowi Tak Bisa Busungkan Dada

Jokowi Tak Bisa Busungkan Dada

Senin, 11 Desember 2017 , 10:22:00

Presiden Joko Widodo mengakui masih banyak "pekerjaan rumah" yang belum selesai selama tiga tahun pemerintahannya. Salah satunya, soal penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). "Saya menyadari masih banyak pekerjaan besar, peker­jaan rumah perihal pe.. Selengkapnya
Menteri Asman Diingatkan Kasus Lempar Duit Ke Toilet

Menteri Asman Diingatkan Kasus Lempar Duit Ke Toilet

Senin, 11 Desember 2017 , 09:53:00

Peringatan buat para menteri. Hati-hatilah kalau memilih pejabat. Tak boleh ngasal. Selain pintar, pejabat haruslah seorang yang berintegritas. Jangan sampai seperti Menpan RB Asman Abnur yang memilih Tin Zuraida, istri eks Sekretaris Mahkamah Agung.. Selengkapnya
2 Kontraktor Suap Bupati Rp 4,1 Miliar Demi Dapat Proyek
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan mulai menyidang perkara dua penyuap Bupati Batubara. Maringan Situmorang dan Syaiful Azwar didakwa memberikan uang Rp 4,1 miliar untuk mendapatkan proyek di tahun anggaran 2017. Menurut jaksa penuntut.. Selengkapnya
Kalah di Pengadilan, Pemilik Aldiron Hero Harus Bayar Utang Rp 55 Miliar
Pengusaha pemilik Aldiron Hero Group, Efdjuno Tando, akhirnya harus menelan pil pahit. Pengadilan menghukum dia terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan memintanya untuk membayar Rp 55 miliar kepada Nani Soedarsono alias Naryati. Nani menggug.. Selengkapnya
Rakernas Peradi Bahas Pelayanan Hukum Rakyat Miskin

Rakernas Peradi Bahas Pelayanan Hukum Rakyat Miskin

Senin, 11 Desember 2017 , 03:16:00

Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) terus berkomitmen untuk membantu pelayanan hukum bagi rakyat miskin.Ketua Umum DPN Peradi, Fauzie Yusuf Hasibuan menjelaskan, upaya itu juga dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Indonesia."Kami.. Selengkapnya
KPK Didesak Usut Petinggi Partai

KPK Didesak Usut Petinggi Partai

Senin, 11 Desember 2017 , 02:59:00

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak mengusut keterlibatan petinggi partai politik dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik."Salah seorang petinggi parpol yang disebut menerima aliran dana E-KTP adalah Olly Dondokambey. KPK harus us.. Selengkapnya