Berita Politik

IndiHome Digital Home Experience

Mahfudz Siddiq: Polisi Belum Serius Bongkar Prostitusi Online

Hukum  KAMIS, 18 JUNI 2015 , 14:06:00 WIB | LAPORAN: HENDRY GINTING

Mahfudz Siddiq: Polisi Belum Serius Bongkar Prostitusi Online

Mahfudz Siddiq/net

RMOL. Banyak kejahatan yang bisa diungkap jika pihak kepolisian serius menangani kasus prostitusi online. Namun sayangnya, polisi belum serius menangani kasus itu.
Demikian dikatakan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).

"Sebenarnya kalau penegakan hukum itu sungguh-sungguh dilakukan dan ingin menimbulkan efek jera, banyak cara yang bisa ditempuh untuk menjerat para pelaku ke ranah hukum. Apalagi dalam bisnis prostitusi, banyak sektor kejahatan lain tersangkut didalamnya," ujar Mahfudz.

Dirinya pun menggambarkan bisnis prostitusi online yang menggunakan sistem pembayaran online perbankan. Menurut dia, sudah ada aturan mengenai transaksi keuangan melalui perbankan.

"Dengan demikian tidak sulit menelusuri aliran dana dalam bisnis ini, terutama untuk menemukan siapa yang terlibat," ujarnya.

Para pelaku bisnis ini baik sang mucikari, wanita-wanita yang terlibat maupun para hidung belang yang terlibat didalamnya pun menurut Mahfudz akan mudah ditelurusi transaksinya.

"Seorang mucikari dan wanita yang terlibat kan menerima uang dari saluran yang tidak jelas. Mereka minimal bisa dikenakan pasal penggelapan pajak selain juga pasal perdagangan manusia. Kalau mereka membayar pajak, maka sudah pasti ada pencucian uang disana karena pasti bisnis yang tertera bukan sebagai mucikari," tegas Mahfudz.

Biasanya orang-orang yang terlibat dalam bisnis ini seringkali tidak membayarkan pajaknya.Terlepas dari halal atau ilegal tidaknya bisnis ini, tapi ada potensi pengemplangan pajak yang luar biasa besarnya. "Kan bisa ditelusuri misalnya kalau wanita-wanita yang tidak jelas pekerjaannya tapi memiliki mobil, rumah maupun harta benda lainnya yang luar biasa. Darimana didapatkan uangnya kan bisa dilihat dari NPWP dan laporan SPT pajaknya," beber politisi PKS ini.

Sementara untuk para pelanggan yang membayarkan jasa prostitusi ini menurut Mahfudz juga bisa diselidiki sumber uangnya darimana. "Misalnya ada pejabat negara yang menjadi pelanggan ini kan bisa ditelurusi darimana sumber uangnya, apakah boleh dari hasil korupsi atau tindak pidana lainnya," tegasnya.

Jadi tegas Mahfudz keseriusan menangani kasus prostitusi online memiliki multiplayer effect. Dia pun mencontohkan kasus-kasus korupsi  \yang mungkin pada awalnya dinilai kecil, tapi kemudian ada tindak pidana pencucian uang yang nilainya jauh lebih besar yang bisa dibongkar dan diusut.

"Ini juga sangat ironis, terlepas dari urusan prostitusinya, orang yang berpenghasilan puluhan sampai ratusan juta rupiah sehari, bisa tidak membayar pajak dan hidup bermewah-mewah, sementara pemerintah terus menggenjot pajak  dari usaha-usaha legal yang dijalankan warga masyarakat. Buruh pabrik saja yang  memiliki penghasilan UMR  membayar pajak, masak mereka tidak.Lagipula target pajak tahun ini jauh dibawah target," tandasnya.

Sebelumnya Rabu kemarin (17/6), Jajaran Polda Metro Jaya membekuk 6 mucikari yang biasa menjajakan ratusan wanita cantik secara online. Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol Mudjiono, para pelaku biasa menggunakan jasa pelayanan seks para wanita mudanya melalui berbagai saluran aplikasi media sosial mulai dari facebook, twitter, BBM, WeChat, dan WhatsApp selain mereka juga memiliki situs sendiri seperti semprotku.com dan lendir.org.

"Mereka kami ringkus dari beberapa lokasi berbeda, Seorang mucikari yang sudah berkeluarga kami tangkap di rumahnya di kawasan Jakarta Timur. Ada pula yang ketika kami tangkap, sebagian dari mereka sedang bertransaksi dengan konsumennya. Mereka semua sudah kami tahan dan ditetapkan sebagai tersangka," terang Mudjiono.

Kasubdit Cyber Crime Dit Reskrimsus AKBP Suharyono mengatakan 6 mucikari online yang ditangkap jajaran Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berasal dari kelompok yang berbeda. Mereka memiliki jaringan pelanggan mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta hingga Bali.Wanita yang mereka tawarkan pun memiliki tarif yang berbeda-beda yang dimulai dengan Rp 1,5 juta sampai Rp 25 Juta.

"Kepada penyidik, para tersangka menetapkan tarif untuk para pelacurnya dalam kategori yang berbeda-beda, namun harga dipukul rata untuk tarif short time atau 2 jam pelayanan. Tarif termurahnya Rp 1,5 juta untuk shortime, dan termahal Rp 25 juta untuk short time. Tapi ada juga tarif untuk kencan seharian," ujar Suharyon. [rus]

Komentar Pembaca
Razia Preman Kalijodo

Razia Preman Kalijodo

, 28 APRIL 2017 , 09:00:00

Aksi Kubur Diri Menuntut Keadilan

Aksi Kubur Diri Menuntut Keadilan

, 27 APRIL 2017 , 21:00:00

Aksi Melawan Maduro

Aksi Melawan Maduro

, 26 APRIL 2017 , 06:58:00

SOKSI Pecat Yorrys

SOKSI Pecat Yorrys

, 26 APRIL 2017 , 17:30:00

Simulasi Bencana BNPB

Simulasi Bencana BNPB

, 26 APRIL 2017 , 11:10:00