Berita Politik

Telkom Indonesia
Ramadhan

Notaris Elfita Dituntut 4 Tahun Penjara

Hukum  SABTU, 17 JUNI 2017 , 01:09:00 WIB | LAPORAN: SAMRUT LELLOLSIMA

RMOL. Jaksa Penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, menuntut notaris Elfita Achtar dengan hukuman 4 tahun penjara dalam kasus penggelapan empat sertifikat milik PT. Rahman Tamin.
"Menuntut terdakwa Elfita Achtar dengan hukuman penjara selama 4 tahun dan diwajibkan mengembalikan sertifikat kepada korban," kata Jaksa Mochamad Sochib, Jumat (16/6).

Dalam pertimbangannya, Jaksa menyebutkan, hal-hal yang memberatkan, JPU menilai terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit dan keberpihakan kepada pembeli Edi Yosfie serta menghalangi-halangi pejabat dalam melaksanakan tugas.

Ketua Majelis Hakim Yuzaida memberi kesempatan kepada Elfita untuk melakukan pembelaan. "Saya akan melakukan pembelaan yang mulia," sahutnya.

Kasus dugaan penggelapan ini bermula ketika pihak direksi PT Rahman Tamin menitipkan empat sertifikat tanah yang akan dijual kepada tersangka untuk dilakukan pengecekan sertifikat di BPN setempat. Penjualan aset tanah disepakati dengan harga Rp 55 miliar dengan keadaan "as is" atau apa adanya, dan dibayar tunai oleh calon pembeli yang dikenalkan likuidator Mahyunis. Jika tidak terjadi penjualan dengan tunai, maka diberikan kesempatan untuk calon pembali lain.

Namun, tersangka membuat Akte Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan PT Stavi Properti Indonesia tanpa pemberitahuan dan tanpa disaksikan oleh direksi, komisaris PT Rahman Tamin atau wakil pemegang saham. Pembayaran dilakukan dengan cara bertahap sebanyak tiga kali dengan pembayaran pertama Rp10 miliar.

Pada 22 Februari 2014, salah satu keluarga pemegang saham Amar Maaruf sempat mengingatkan kembali melalui SMS kepada Elfita agar tanah dijual dengan kondisi "as is" yaitu apa adanya dengan harga Rp 55 milyar dan pembayaran harus tunai tanpa DP, tidak dicicil, apabila sampai tanggal 28 Februari 2014  tidak ada pembayaran, maka sertifikat harus dikembalikan.

Karena sampai 28 Februari tidak ada pembayaran, maka pemegang saham berangkat ke Bukittinggi menemui terdakwa untuk meminta kembali  sertifikat yang dititipkan. Namun, oleh terdakwa Elfita tanah tersebut telah dijual kepada Edi Yosfie, melalui sistem pembayaran bertahap. Elfita sendiri tidak bersedia mengembalikan empat buah sertifikat saat diminta kembali oleh pemiliknya.

Pada persidangan 29 Mei lalu terungkap, PPJB telah dibuat Elfita secara diam-diam di Jakarta dengan Tim Likuidator lama Dwiana Miranti, Achmad Fajrin dan Mahyunis. Namun dalam akta PPJB dicantumkan dibuat di Bukittinggi. Terhadap perbuatan penipuan membuat pernyataan palsu dalam akta, terdakwa Elfita Achtar telah dihukum oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Barat  dengan Putusan Nomor :Pts.05/MPWN?SBR/2016 tanggal 24 Oktober 2016.

Atas dasar itu, pada 31 Januari 2015, Mustafa Gani Tamin melaporkan Notaris Elfita Achtar ke Polda Sumbar. Akibat kasus penipuan dan penggelapan ini korban mengalami kerugian karena tanahnya tidak dapat dijual kepada pihak lain. Atas perbuatannya, notaris Elfita Achtar  diancam pidana dalam Primair pasal 374 KUHP subside pasal 372 dan pasal 216 KUHP.

"Perbuatan notaris yang menahan sertifikat klien  telah menjadi perhatian Ikatan Notaris Indonesia, perbuatan ini tidak ada diatur dalam UU Jabatan Notaris dan perbuatan ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun,” kata saksi ahli Hasbi dari Universitas Andalas di persidangan.

"Tidak ada dasar hukum bagi seorang Notaris dapat menahan sertifikat yang dititipkan kepadanya. Silakan baca Pasal 1725 KUH Perdata disitu jelas dinyatakan bahwa barang yang dititipkan harus dikembalikan kepada orang yang menitipkan, seketika apabila dimintanya sekalipun dalam perjanjian telah ditetapkan suatu waktu lain untuk pengembaliannya," sambungnya.

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa, yang dihadirkan jaksa di persidangan juga menyebut perbuatan terdakwa menahan sertifikat sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut melawan hak orang lain dan menimbulkan kerugian terhadap pemilik barang.

"Dalam konteks pidana, perbuatan notaris selaku pejabat negara yang bertindak tidak amanah menjalankan jabatannya dan berpihak dan ketika tidak mengembalikan sertifikat maka unsur melawan hukum perbuatan pasal 372. KUHP itu ada," kata Eva.

Ketika ditanya oleh ketua majelis Yuzaida, apakah dengan adanya PPJB maka perkara tersebut masuk menjadi ranah perdata, Eva mengatakan hal ini harus dilihat secara utuh, apakah dalam PPJB ada memberi hak kepada notaris untuk menahan PPJB. Apabila ternyata tidak ada maka jelas memenuhi unsur perbuatan pidana Pasal 374 KUHP.

Khairil Poloan, selaku likuidator Rahman Tamin yang menggantikan Tim Likuidator Dwiana Miranti, Achmad Fajrin dan Mahyunis, juga menyayangkan sikap notaris Efita Achtar.

"Saya sudah beberapa kali bertemu terdakwa dan meminta kembali secara baik-baik sertifikat tersebut, tapi tidak pernah mendapat jawaban apa alasannya harus menahan sertifikat, saya jelaskan  tidak ada kaitan antara PPJB dengan  penahanan sertifikat," ujarnya. [ian] 
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Said Aqil Cocok Gantikan Menteri Agama
Pesan SBY Untuk AHY

Pesan SBY Untuk AHY

, 24 JUNI 2017 , 10:00:00

Rencanakan Serang Masjidil Haram

Rencanakan Serang Masjidil Haram

, 24 JUNI 2017 , 17:41:00

Posko Lebaran Telkom

Posko Lebaran Telkom

, 24 JUNI 2017 , 01:22:00

Silaturahmi Jatipadang

Silaturahmi Jatipadang

, 24 JUNI 2017 , 04:50:00