Berita Politik

Telkom Indonesia
Ramadhan

Kasus Pelindo II, KPK Akan Bentuk Tim Gabungan

Hukum  SENIN, 17 JULI 2017 , 18:39:00 WIB | LAPORAN: LILIS VARWATI

Kasus Pelindo II, KPK Akan Bentuk Tim Gabungan

Kiri ke kanan: Ketua KPK Agus Rahardjo, Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka, Jurubicara KPK Febri Diansyah, Anggota Pansus Pelindo II Daniel Johan

RMOL. Hari ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, menerima kunjungan Pansus Pelindo II dari DPR RI, Senin (17/7).
Pansus yang dipimpin politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, itu menyerahkan beberapa hasil penelusuran, termasuk audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap indikasi kerugian negara dari perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT).

Dalam hasil investigasi tahap pertama, BPK menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 4,08 triliun. Menindaklanjuti hal tersebut, Agus mengungkapkan bahwa KPK akan membentuk tim gabungan bersama BPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Segera kami tindak lanjuti dan kami sampaikan, kami akan bentuk tim gabungan. Terdiri dari KPK, BPK dan minta bantuan teman-teman PPATK," kata Agus usai menerima kunjungan Pansus di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (17/7).

Sementara itu, Rieke menyatakan perpanjangan kontrak JICT dan TBK Koja antara pihak Pelindo II dengan PT Hutchison sangat merugikan Indonesia. Rieke mengungkapkan, jika kontrak tidak dilanjutkan, seharusnya JICT dan Koja bisa jadi milik Indonesia pada 2019.  

"Namun diperpanjang pada 2015 dengan nilai kontrak yang lebih rendah dibanding nilai kontrak pertama tahun 99 dan kontraknya berlaku dari 2019 hingga 2039," ujar Rieke usai bertemu pimpinan KPK.

Selain memberikan hasil audit BPK terhadap perpanjangan kontrak JICT, Pansus juga memberikan laporan global bond senilai Rp 20,8 triliun yang terindikasi tanpa perhitungan cukup matang. Itu mengakibatkan Pelindo II sebagai BUMN harus membayar bunga per tahun sebesar Rp 1,2 triliun.

"Sebetulnya uang sebanyak itu bisa digunakan untuk membangun pelabuhan-pelabuhan lain," imbuh Rieke.

Selain itu, terkait persoalan lainnya adalah proyek Kalibaru, Tanjung Priuk, yang anggaran pembangunannya mencapai Rp 11 triliun. Padahal, pembangunan Teluk Lamong yang memiliki kapasitas yang sama dengan Kalibaru hanya memakan Rp 6 triliun.

"Tetapi, intinya, BPK baru pada tahap pertama tentang perpanjangan kontrak JICT," imbuh Rieke. [ald] 
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Kapolda Iriawan Lengser

Kapolda Iriawan Lengser

, 20 JULI 2017 , 23:00:00

Jokowi Nonblok

Jokowi Nonblok

, 20 JULI 2017 , 19:00:00

Pigai Disambut Ribuan Warga

Pigai Disambut Ribuan Warga

, 19 JULI 2017 , 00:24:00

Bicara di Hadapan Pansus KPK

Bicara di Hadapan Pansus KPK

, 19 JULI 2017 , 02:31:00

Bahas Nasib Perppu Ormas

Bahas Nasib Perppu Ormas

, 19 JULI 2017 , 01:32:00