Berita Politik

Telkom Indonesia
Rita Widyasari

Putusan PK Perkuat Posisi PPP Djan Faridz

Hukum  SABTU, 12 AGUSTUS 2017 , 21:36:00 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Putusan PK Perkuat Posisi PPP Djan Faridz

Foto/Net

RMOL. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 79 tertanggal 12 Juni 2017 telah memberikan kekuatan dan dukungan terhadap kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan ketua umum Djan Faridz.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP PPP yang juga pengacara senior, Humphrey Djemat dalam siaran persnya, Sabtu (12/8).

Humphrey menjelaskan dalam putusan PK tersebut dinyatakam secara tegas bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pengesahan PPP dikembalikan kepada putusan Mahkamah Partai PPP yaitu putusan Nomor 49 tanggal 11 Oktober 2014.

Sebagaimana diketahui, PPP dengan ketua umumnya Djan Faridz telah melaksanakan putusan tersebut. Yaitu dengan adanya Muktamar PPP di Hotel Sahid Jakarta tanggal 30 Oktober-2 Novemer 2014, dimana telah terpilih secara sah Djan Faridz sebagai ketua umum.

Selain sesuai dengan putusan mahkamah, muktamar tersebut telah sesuai dengan AD/ART PPP yang berlaku pada saat itu. Juga muktamar tersebut dilakukan sesuai dengan Keputusan Majelis Syariah yang ditentukan dalam putusan mahkamah partai.

"Sedangkan mengenai kepengurusan Muktamar Surabaya M. Romahurmuziy dalam PK tersebut dinyatakam tidak sah dan juga telah dicabut berdasarkan keputusan kasasi Nomor 504 PTUN," ujar Humphrey.

Berdasarkan putusan PK Nomor 79 tersebut, PPP yang dipimpin oleh Djan Faridz dalam waktu dekat ini akan mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly.

Jelas Humphrey, seyogyanya Menkumham wajib memberikan pengesahan kepada kepengurusan PPP Djan Faridz, mengingat telah ada dasar hukum yang kuat dari putusan PK Nomor 79 tersebut.

Selain itu dalam suatu keputusan yang telah dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara selalu tercantum klausula yang berbunyi, 'keputusan ini dapat diperbaiki, apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan atau kesalahan'.

"Berdasarkan hal tersebut, Menkumham dapat mencabut SK Muktamar Pondok Gede terhadap kepengurusan Romahurmuziy yang telah dikeluarkannya karena adanya kesalahan atau kekeliruan tanpa harus menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," demikian Humphrey Djemat. [rus]
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
29%
Kocak
Kocak
29%
Sedih
Sedih
5%
Marah
Marah
7%
Kaget
Kaget
4%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
18%
Waspada
Waspada
2%
Takut
Takut
5%

Komentar Pembaca
Prabowo Puji Mahasiswa UBK

Prabowo Puji Mahasiswa UBK

, 18 AGUSTUS 2017 , 21:00:00

Anggota OPM Berikrar Setia NKRI

Anggota OPM Berikrar Setia NKRI

, 18 AGUSTUS 2017 , 19:00:00

Foto Bersama Presiden

Foto Bersama Presiden

, 17 AGUSTUS 2017 , 02:21:00

HUT RI DI Pyongyang

HUT RI DI Pyongyang

, 17 AGUSTUS 2017 , 10:57:00

Cium Merah Putih Dengan Khidmat

Cium Merah Putih Dengan Khidmat

, 17 AGUSTUS 2017 , 22:30:00