Hanura

Kepala Dinas Dan Bupati Batubara Jadi Tersangka Suap Pembangunan 3 Proyek

 KAMIS, 14 SEPTEMBER 2017 , 18:22:00 WIB | LAPORAN: LILIS VARWATI

Kepala Dinas Dan Bupati Batubara Jadi Tersangka Suap Pembangunan 3 Proyek

Umumkan Tersangka/RMOL

RMOL. Bupati Kabupaten Batubara OK Arya Zulakarnain ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan itu sebagai tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kabupaten Batubata, Sumatera Utara (Sumut), kemarin Rabu (13/9).
KPK menduga Bupati Arya menerima suap terkait tiga proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara, Sumut.

"Setelah mengumpulkan bahan keterangan dan pemeriksaan selama 1x24 jam disimpulkan ada tindak penerimaan hadiah atau janji oleh Bupati Batubara terkait pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara tahun anggaran 2017," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di Gedung KPK, Kamis (14/9).

Selain Arya KPK menetapkan empat orang tersangka lainnya, yakni pihak swasta, Sujendi Tarsono alias Ayen, Kepala Dinas PUPR Pemkab Batubara, Helman Herdady, serta dua kontraktor, Maringan Situmorang (MAS) dan Syaiful Azhar (SAZ).

Alex menjelaskan, Arya, Ayen, dan Helman  berperan sebagai penerima uang suap. Sedangkan dua kontraktor, Maringin dan Syaiful sebagai pihak pemberi suap.

"Dari kontraktor MAS diduga pemberian fee sebesar Rp 4 miliar terkait dua proyek," kata Alex.

Dua proyek itu di antaranya, pembangunan jembatan Sentang senilai Rp 32 miliar yang di menangkan oleh PT GMU dan proyek pembangunan jembatan Sel mangung senilai Rp 12 miliar yang dimenangkan oleh PT T.

Dari kontraktor Syaiful Azhar juga diduga terdapat pemberian fee sebesar Rp 400 juta.

"Pemberian itu terkait proyek betonisasi jalan Kecamatan Talawi senilai Rp 3,2 miliar," papar Alex.

Sebagai pemberi suap, dua kontraktor itu diberatkan pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 1999. Sementara itu, sebagai pihak penerima, Arya, Ayen, dan Herman dikenakan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 jo pasal 65 KUHP.[san]

Komentar Pembaca
DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

, 20 FEBRUARI 2018 , 15:00:00

Tak Ada Nama SBY-Ibas Di Kasus KTP-El

Tak Ada Nama SBY-Ibas Di Kasus KTP-El

, 20 FEBRUARI 2018 , 13:00:00

SBY Lantik AHY

SBY Lantik AHY

, 18 FEBRUARI 2018 , 00:31:00

Tumpeng Golkar Untuk OSO

Tumpeng Golkar Untuk OSO

, 13 FEBRUARI 2018 , 17:33:00

Yang Lolos Dan Tak Lolos

Yang Lolos Dan Tak Lolos

, 18 FEBRUARI 2018 , 01:23:00