Kawal Korupsi Agraria, Puluhan Petani Temui Pimpinan KPK

 KAMIS, 05 OKTOBER 2017 , 16:25:00 WIB | LAPORAN: LILIS VARWATI

Kawal Korupsi Agraria, Puluhan Petani Temui Pimpinan KPK

Foto:RMOL

RMOL. Pimpinan KPK kedatangan puluhan petani yang tegabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (5/10). Kedatangan itu bertujuan untuk mendorong KPK menyelesaikan kasus korupsi di lingkup agraria.
"Kami mengingatkan bahwa sejauh ini jika pemerintahan Jokowi sedang giat-giatnya mendorong janji reformasi dari 9 juta hektar bagi petani. Maka itu sangat tidak mungkin jika tidak sejalan dengan pemberantasan korupsi di sektor agraria termasuk di kehutanan dan perkebunan," kata Koordinator Utama KNPA Dewi Kartika.

Menurut Dewi, upaya pengusutan modus dan praktik korupsi pengeluaran izin konsesi tidak berjalan semestinya. Pemerintah juga tidak ada upaya dalam memberikan penguatan hak kepada petani. Untuk itu, KNPA meminta KPK untuk terus memberantas korupsi di sektor agraria, terutama kehutanan, perkebunan, juga pertambangan.

"Kita berharap di tahun ketiga pemerintahan ini akan ada upaya yang lebih serius dan konkrit bagaimana menertibkan semua izin konsesi yang sudah melakukan perampasan tanah bahkan sudah mengkriminalkan banyak petani dan masyarakat kampung di pelosok daerah," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang menerima mereka menyampaikan, lembaga anti rasuah itu telah bekerjasama dengan dua belas kementerian terkait dalam menyelesaikan konflik agraria.

"Beberapa tahun yang lalu KPK menghimpun di lebih 12 kementerian yang menyangkut bagaimana masalah konflik agraria, penanganan lahan, penanganan HGU (Hak Guna Usaha). Ada beberapa di antaranya alami kemajuan, tapi ada juga beberapa diantaranya yang tidak alami kemajuan. Konflik-konflik seperti itu teman-teman di KNPA datang kemari untuk jelaskan kepada KPK," kata Saut.

KPK akan telaah kembali hasil kerjasama dengan 12 kementerian itu untuk melihat sejauh mana penanganan yang telah dilakukan dalam penyelesaian konflik agraria. Termasuk juga dalam pengawasan penggunaan dana desa.

"Kita akan meninjau kembali lagi 12 kementerian yang kita ajak kemarin bersama KPK untuk menata lingkungan dalam rangka macam-macam ketahanan tadi yaitu ketahanan pangan, ketahanan gizi, penguasaan tanah dan lain-lain," pungkas Saut. [rus]

Komentar Pembaca
Jokowi Gagal Bangun Politik Kebangsaan

Jokowi Gagal Bangun Politik Kebangsaan

, 18 JANUARI 2018 , 19:00:00

KPU Tetap Lakukan Verifikasi Faktual

KPU Tetap Lakukan Verifikasi Faktual

, 18 JANUARI 2018 , 17:00:00

Sabam Sirait Dilantik

Sabam Sirait Dilantik

, 15 JANUARI 2018 , 16:34:00

Pelantikan KSAU Baru

Pelantikan KSAU Baru

, 18 JANUARI 2018 , 01:04:00

Minta OSO Pidato Di HPN

Minta OSO Pidato Di HPN

, 16 JANUARI 2018 , 18:15:00