Hanura

HEBOH E-KTP

Gamawan: Saya Sudah Minta Audit BPKP Sebelum Teken Pemenang Tender

 SENIN, 09 OKTOBER 2017 , 14:31:00 WIB | LAPORAN: BUNAIYA FAUZI ARUBONE

Gamawan: Saya Sudah Minta Audit BPKP Sebelum Teken Pemenang Tender

Gamawan Fauzi/net

RMOL. Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, membantah pernah sengaja memenangkan beberapa perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium Percetakan Republik Indonesia (PNRI) untuk menangani proyek E-KTP.
Mendagri di era Presiden SBY itu menegaskan bahwa penentuan pemenang tender proyek ada di tangan panitia. Sedangkan dirinya cuma mengesahkan keputusan panitia.

"Penetapan memang menteri, tapi yang menentukan pemenangnya panitia sesuai undang-undang," jelasnya dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek E-KTP dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (9/10).

Gamawan mengklaim, sudah lebih dahulu meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit sebelum ia menandatangani penetapan pemenang tender proyek E-KTP.

"Saya tidak percaya begitu saja. Saya bilang waktu itu, apakah anda-anda (panitia) bertanggung jawab, sudah berdasarkan hukum? Sudah, kata panitia. Kemudian saya terima, saya perintahkan kepada Sekjen untuk menyurati BPKP minta audit. Ada (suratnya), resmi, ada laporannya," jelas pria yang juga mantan Gubernur Sumatera Barat itu.

Sebelum tender dilakukan, ia juga sudah meminta BPKP dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mendampingi proses tender.

Padahal, kata Gamawan, ia bisa meneken surat penetapan pemenangan tender tanpa audit dari BPKP. Tetapi itu tidak dilakukannya karena memegang teguh prinsip kehati-hatian.

Jika sedari awal laporan BPKP menyatakan ada mark up atau kecurangan dalam penentuan pemenang tender, dia akan membatalkan proyek yang belakangan diketahui merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu.

Bahkan, setelah diaudit BPKP, Gamawan juga menjabarkan proses tender ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari seluruh proses itu, tidak ada penilaian dari aparat hukum dan auditor negara yang menyatakan ada kandungan korupsi.

"Sejauh selama saya jadi Menteri Dalam Negeri tidak pernah ada laporan bahwa ini mark up. Bagaimana saya mau batalkan?" ucapnya. [ald]

Komentar Pembaca
Jokowi Berupaya Mengunci Mitra Koalisi
Menteri Yang Nyaleg Harus Mundur!

Menteri Yang Nyaleg Harus Mundur!

, 20 JULI 2018 , 13:00:00

RR Terima Kiai Muda Jabodetabek

RR Terima Kiai Muda Jabodetabek

, 17 JULI 2018 , 20:39:00

Salam Komando Demokrat-PDIP

Salam Komando Demokrat-PDIP

, 14 JULI 2018 , 03:59:00

Kunjungan Khofifah-Emil

Kunjungan Khofifah-Emil

, 13 JULI 2018 , 01:26:00