Hanura

Kejagung: Status Tersangka Edward Soeryadjaya Tak Pengaruhi Kasus Lain

 KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 17:34:00 WIB | LAPORAN: SAMRUT LELLOLSIMA

RMOL. Kejaksaan Agung memastikan status tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) dengan jumlah Rp 1,4 triliun di PT Sugih Energy Tbk yang disandang oleh Edward Soeryadjaya tak akan mempengaruhi proses hukumnya sebagai terdakwanya di kasus lain.
"Status tersangka di Kejaksaan Agung tidak akan saling mempengaruhi dengan status terdakwanya di PN Bandung," tegas staf Kapuspenkum Kejaksaan Agung, di Jakarta, Kamis (9/11).

Jurtru, lanjutnya, Kejagung akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tingi Jawa Barat untuk memastikan bahwa proses hukum kedua kasus tersebut sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Jika telah divonis salah satu dari dua status hukum Edward, proses penyidikan dan persidangan lainnya tetap berjalan sebagaimana mestinya," tekan Agung sembari mengatakan jika kedua kasus itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka hukumannya akan diakumulasi.

Diketahui, Kejagung menetapkan Edward sebagai tersangka karena dia diduga turut menyebabkan kerugian negara dan menikmati keuntungan uang hasil pembelian saham PT Sugih Energy yang dilakukan oleh Presiden Direktur Dana Pensiun PT Pertamina (Persero) M Helmi Kamal Lubis. Dimana Edward menjadi inisiator M Helmi Kamal Lubis guna membeli saham PT Sugih Energy senilai Rp 601 miliar melalui PT Millenium Danatama Sekuritas. Namun, berdasarkan pemeriksaan BPK ditemukan kerugian negara sebanyak Rp 599 miliar.

Tak hanya itu, Edward Soeryadjaya juga diketahui sebagai terdakwa dugaan keterangan palsu Akta Notaris Nomor 3/18 November 2005 yang digunakan sebagai dokumen menggugat aset nasionalisasi SMAK Dago, Bandung. Namun, hingga sebelas kali persidangan, Edward Soeryadjaya belum pernah hadir sekalipun dengan dalih sakit. Tim RSUD Tarakan yang ditunjuk PN Bandung untuk memeriksa kesehatan Edward Soeryadjaya berdasarkan pemeriksaan menyatakan bahwa terdakwa tidak sakit permanen. Bahkan dapat saja dihadirkan ke muka persidangan dengan syarat didampingi oleh ahli medis. [sam]


Komentar Pembaca
DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

, 20 FEBRUARI 2018 , 15:00:00

Tak Ada Nama SBY-Ibas Di Kasus KTP-El

Tak Ada Nama SBY-Ibas Di Kasus KTP-El

, 20 FEBRUARI 2018 , 13:00:00

SBY Lantik AHY

SBY Lantik AHY

, 18 FEBRUARI 2018 , 00:31:00

Tumpeng Golkar Untuk OSO

Tumpeng Golkar Untuk OSO

, 13 FEBRUARI 2018 , 17:33:00

Yang Lolos Dan Tak Lolos

Yang Lolos Dan Tak Lolos

, 18 FEBRUARI 2018 , 01:23:00