Komisi XI DPR: Kalau Data Lengkap, Manulife Harus Bayar

 SENIN, 18 DESEMBER 2017 , 13:22:00 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Komisi XI DPR: Kalau Data Lengkap, Manulife Harus Bayar

PT Manulife/net

RMOL. PT Manulife Indonesia yang menolak klaim ahli waris dari pemegang polis atas nama S.K Jhony seharusnya tidak terjadi jika kelengkapan dokumen telah dipenuhi.
Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi NasDem Johnny G Plate saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/12).

"Seharusnya Manulife tidak ada alasan kalau dokumen-dokumen sudah lengkap," kata dia.

Hal ini, menurut Sekjen Partai NasDem itu sudah sepatutnya dibawa ke jalur hukum agar hasilnya nanti bisa dibawa ke Otoritas Jasa Keuangan sebagai institusi yang diamanatkan untuk mengawasi jasa keuangan.

"Biar bisa jadi bahan pertimbangan OJK," tandasnya.

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia diduga telah merugikan kepentingan Johan selaku konsumen dan diduga keras telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1 huruf (f), Pasal 10 huruf (c), dan Pasal 18 juncto Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 63 huruf (f) UU RI 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun awal perkara ini, ketika terbit Polis Asuransi Jiwa Manulife atas nama S.K Johny pada 30 Oktober 2014 dengan ketentuan pembayaran premi per tahun sebesar USD 27.664 dan uang pertanggungan sebesar USD 500.000. Hampir dua tahun berjalan, tepatnya Selasa 11 Oktober 2016, pemegang Polis atas nama S.K Johny wafat.

Johan Solomon adalah kakak dari almarhum. Selaku ahli waris, pada 17 Oktober 2016, ia mendatangi Kantor PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di Sampoerna Strategic Square, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, untuk mengurus kepentingan pengajuan klaim asuransi. Johan memenuhi seluruh persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 10 ayat 10.2, huruf a juncto UU 40/2014 tentang Perasuransian.

Pada tanggal 21 Agustus 2017, Manulife secara resmi mengeluarkan surat yang intinya menolak seluruh klaim yang seharusnya menjadi hak ahli waris. Dalihnya, almarhum selaku pemegang polis telah memberikan keterangan yang tidak benar.

Anehnya, pihak Manulife malah meminta Johan selaku ahli waris untuk menandatangani formulir pengembalian premi yang sudah dibayarkan oleh pemegang polis selama dua tahun.

Seharusnya, kewajiban Manulife yang sesuai perjanjian dengan pemegang polis adalah membayar pertanggungan 100 persen dengan total nilai USD 500.000, yang kalau dirupiahkan sekitar Rp 6,7 miliar.

Tetapi, Manulife secara ilegal dan sepihak mentransfer pengembalian premi yang sudah dua tahun dibayarkan oleh almarhum S.K Johny, langsung ke rekening pribadi milik Johan Solomon sebesar Rp 730 juta. [san]


Komentar Pembaca
50 Ribu Advokat Akan Boikot KPK

50 Ribu Advokat Akan Boikot KPK

, 16 JANUARI 2018 , 19:00:00

Anwar
Ludes Dilalap Si Jago Merah

Ludes Dilalap Si Jago Merah

, 14 JANUARI 2018 , 03:23:00

Adegan KPK Tahan Fredrich

Adegan KPK Tahan Fredrich "Baso"

, 13 JANUARI 2018 , 16:40:00

Tetap Berdagang Di Tengah Puing Kebakaran

Tetap Berdagang Di Tengah Puing Kebakaran

, 14 JANUARI 2018 , 05:23:00