Hanura

Sidang Lanjutan, Pembubaran HTI Sudah Pertimbangkan Bukti Yang Ada

 JUM'AT, 05 JANUARI 2018 , 14:59:00 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sidang Lanjutan, Pembubaran HTI Sudah Pertimbangkan Bukti Yang Ada
RMOL. Kepututusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah sesuai dengan UU Administrasi Pemerintahan. Tidak ada kesalahan prosedur pembubaran HTI melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tersebut.
Begitu kata kuasa hukum Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Hafzan Taher dalam sidang lanjutan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jalan A. Sentra Primer Baru Timur, Jakarta Timur, Kamis (4/1).

Sidang ini beragendakan pembacaan duplik dari pihak tergugat dalam hal ini Kemenkumham atas replik yang sebelumnya disampaikan pihak penggugat, dalam hal ini HTI.

Hafzan Taher menjelaskan bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara tersebut telah dibuat sesuai prosedur, yakni berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan.

"Tergugat menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada mengenai kegiatan Penggugat selama ini," tuturnya.

Bukti-bukti yang dimaksud adalah, HTI menolak adanya pemilu karena mengangap demokrasi merupakan produk sekuler. Berdasarkan bukti ini, Kemenkumham berkesimpulan bahwa keberadaan HTI mengancam eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara.

"Berencana menggantikan UUD 1945 selaku Konstitusi NKRI sekaligus mengancam Keutuhan NKRI," jelasnya, sebagaImana keterangan pers dari Kemenkumham.

Sementara itu, kuasa hukum Kemenkumham lain yang turut membacakan duplik, I Wayan Sudirta menjelaskan bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa, Kemenkumham sudah berkoordinasi dengan beberapa lembaga instansi.

Kemenkumham di bawah koordinasi Kemenkopolhukam juga telah memilki beberapa alat bukti bahwa HTI sesungguhnya tidak sepaham dengan ideologi Negara yaitu Pancasila.

"Mereka mendalilkan juga bahwa Menkumham telah salah dalam membuat keputusan. Padahal tiap keputusan yang berisfat ekstune, pejabat tata usaha negara membuat keputusan berdasarkan catatan peraturan yang ada dan sudah ada," tutupnya. [rus]

Komentar Pembaca
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

, 22 JUNI 2018 , 11:00:00

Rachmawati: Ada Deal Politik Di SP3 Kasus Sukma
Salat Id Di Lebanon Selatan

Salat Id Di Lebanon Selatan

, 16 JUNI 2018 , 22:13:00

Liburan Di Monas

Liburan Di Monas

, 16 JUNI 2018 , 14:40:00

<i>Open House</i> Ketua Majelis Syuro PKS

Open House Ketua Majelis Syuro PKS

, 16 JUNI 2018 , 16:48:00