Hanura

Jaksa Agung Imbau Tersangka Kondensat Kembali Ke Indonesia

 JUM'AT, 05 JANUARI 2018 , 18:46:00 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Jaksa Agung Imbau Tersangka Kondensat Kembali Ke Indonesia

HM Prasetyo/Net

RMOL. Jaksa Agung HM Prasetyo meminta penyidik Bareskrim Polri segera menyerahkan tersangka kasus penjualan kondensat, Honggo Wendratno.
"Harapan kita kepada penyidik tentunya supaya tidak ada kesan disparitas ya usahakanlah si Honggo ini diserahkan di indonesia, diserahkan pada kita supaya penyelesaiannya bisa dilakukan secara serentak," kata dia di kantornya, Jumat (5/1).

Honggo adalah mantan Direktur Utama TPPI  yang belum ditahan meski sudah berstatus tersangka. Kabarnya, saat ini dia berada di Singapura guna menjalani perawatan kesehatan pasca operasi jantung.

Oleh karena itu, Prasetyo mengimbau agar Honggo bisa segera kembali ke Indonesia untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

"Saya katakan, saya imbau Honggo segera pulang. Dia melakukan perbuatan pidana di Indonesia. Kalau merasa enggak bersalah datang, kenapa takut. Kalau lari dia berarti merasa takut," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Agung Setya menjelaskan, saat ini anak buahnya tengah menyiapkan proses tahap dua alias penyerahan tersangka berikut barang bukti ke Kejaksaan Agung untuk naik ke meja hijau.

"Kita sedang menyiapkan berkas yang sudah dinyatakan P21 oleh Jampidsus. Nanti kita koordinasikan untuk tahap duanya juga," kata Agung di Mabes Polri, kemarin.

Mengenai tahap dua tersangka Honggo yang kabur ke luar negeri, Agung enggan merinci tindak lanjut yang akan dilakukan penyidik. "Itu teknis," ucapnya.

Kasus tersebut bermula dari penunjukan langsung BP Migas terhadap PT TPPI pada Oktober 2008 terkait penjualan kondensat untuk kurun waktu 2009-2010. Penunjukan TPPI dilakukan melalui rapat terbatas oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sementara, perjanjian kontrak kerja sama kedua lembaga tersebut baru dilakukan pada Maret 2009. Padahal lifting minyak sudah dilakukan pengiriman sebanyak 15 kali. Penunjukan langsung ini telah menyalahi peraturan BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-50. [sam]

Komentar Pembaca
Nongkrong Politik, Semua Bisa Bicara

Nongkrong Politik, Semua Bisa Bicara

, 21 FEBRUARI 2018 , 10:00:00

DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

, 20 FEBRUARI 2018 , 15:00:00

SBY Lantik AHY

SBY Lantik AHY

, 18 FEBRUARI 2018 , 00:31:00

Yang Lolos Dan Tak Lolos

Yang Lolos Dan Tak Lolos

, 18 FEBRUARI 2018 , 01:23:00

RR Dikawal Cakra Buana

RR Dikawal Cakra Buana

, 16 FEBRUARI 2018 , 13:26:00