Hanura

KPK: Advokat dan Dokter Jangan Lagi Langgar Etika Profesi

 MINGGU, 14 JANUARI 2018 , 18:21:00 WIB | LAPORAN: SAMRUT LELLOLSIMA

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para advokat tidak mengikuti jejak mantan pengacara Setya Novanto di kasus dugaan korupsi e-KTP, Fredrich Yunadi yang dijerat menjadi tersangka merintangi dan menghalangi proses penyidikan perkara bekas kliennya.

Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief menjelaskan, para advokat harus bekerja sesuai dengan etika profesinya.

"KPK mengetahui banyak sekali advokat yang profesional dan baik, dimana dalam menjalankan profesinya selalu berpedoman pada etika profesi dan tidak berupaya menghalang-halangi proses penegakan hukum dalam bekerja," kata Syarief saat dikontak, Minggu (14/1).

Syarief juga berharap kejadian yang menimpa Fredrich tidak lagi terulang. Dimana para advokat mengatasnamakan profesinya untuk menghalangi proses hukum di KPK.

"Oleh karena itu, advokat dan dokter diharapkan tidak menghalang-halangi penanganan kasus korupsi oleh penegak hukum, karena ada konsekuensinya sebagaimana dijelaskan di Pasal 21 UU Tipikor," tandasnya.

Fredrich Yunadi ditetapkan sebagai tersangka bersama Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta, Bimanesh Sutarjo. Keduanya ditetapkan tersangka terkait dugaan menghalangi proses penyidikan perkara korupsi e-KTP, dengan tersangka Setnov.

keduanya diduga memanipulasi data medis Novanto

Atas perbuatannya, Fredrich dan Bimaesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [sam]

Komentar Pembaca
Jadi Presiden, Ini Program Rizal Ramli

Jadi Presiden, Ini Program Rizal Ramli

, 21 APRIL 2018 , 11:00:00

Wujudkan Pemikiran Bung Karno dan Kim Il Sung
Spanduk #2019GantiPresiden Terbesar

Spanduk #2019GantiPresiden Terbesar

, 19 APRIL 2018 , 01:12:00

Solidaritas Untuk Rocky Gerung

Solidaritas Untuk Rocky Gerung

, 17 APRIL 2018 , 21:28:00

Sepakati Hak Perangkat Desa

Sepakati Hak Perangkat Desa

, 16 APRIL 2018 , 21:46:00