Hanura

Disebut Terima Suap Duren, Kenapa KPK Enggak Tangkap Muhaimin Iskandar?

 JUM'AT, 16 MARET 2018 , 21:09:00 WIB | LAPORAN: SAMRUT LELLOLSIMA

Disebut Terima Suap Duren, Kenapa KPK Enggak Tangkap Muhaimin Iskandar?

Foto: RMOL

RMOL. Ratusan pemuda dan mahasiswa dari Komite Mahasiswa Peduli NKRI (Kompi NKRI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan aksi unjuk rasa di dua tempat yang berbeda, Jumat (16/3).
Aksi pertama dilakukan di depan  Gedung KPK, setelah itu berlanjut ke Mabes Polri Jakarta Selatan. Mereka meminta kedua lembaga penegak hukum tersebut mengusut tuntas dugaan korupsi di Kemenakertrans.

Koordinator Aksi dari massa HMI, Ibrahim menegaskan bahwa korupsi merupakan tindakan kejahatan yang harus ditangani dengan tegas, cepat dan tepat guna mewujudkan NKRI yang bersih dari tindakan KKN.

"KPK dan aparatur keamanan (Kepolisian RI) sebagai lembaga Negara yang diamanahkan untuk memberantaskan tindakan KKN, seharusnya tidak lemah terhadap siapapun yang melakukan tindakan kriminal tersebut,” ujar Randi dalam orasinya.

Korupsi, kata dia, sudah menjadi budaya buruk  dan menghambat keberlangsungan negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan pada masyarakat.

"Maka sudah saatnya kita perangi tindakan merugikan Rakyat dan negara tersebut dengan tegas sesuai tuntutan konstitusi negara serta tidak membiarkannya tetap mengakar dan berkembang di bumi nusantara ini,” tandasnya.

Di tempat yang sama, koordinator aksi dari Kompi NKRI, Randi Ohoinaung mengatakan, adanya dugaan aliran dana penerimaan suap di Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Tranmigrasi (Dirtjen P2Ktrans) Kementrian Tenaga Kerja dan Tranmigrasi (Kemenakertrans) pada 2014 yang lalu.

"Namun dalam faktanya, kasus yang diduga melibatkan Muhaimin Iskandar hingga saat ini belum menemui titik terang kepastian hukumnya. KPK kok tidak menangkap Muhaimin Iskandar?” terangnya.

Dia menegaskan, dugaan aliran suap itu disebut dalam tuntutan terdakwa mantan Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kemenakertrans Jamaluddien Malik pada Rabu (2/3).

Jaksa KPK kala itu menjelaskan, Jamaluddien membagikan uang setoran dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Pada dakwaan pertama, Jamaluddien disebut mendapatkan uang sebesar Rp 6.734.078.000. Jaksa menyebut sebagian dari uang itu diberikan pada sejumlah nama, diantaranya kepada Muhaimin sebesar Rp 400 juta,” jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak KPK dan Mabes Polri untuk segera periksa dan mantan Menakertans Muhaimin Iskandar dan Dirjen  Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (P2Ktrans)

"Kami juga meminta KPK dan Mabes Polri untuk segera memanggil para saksi yang diduga berkaitan dengan dugaan suap  tersebut.  KPK dan Mabes Polri adalah harapan rakyat Indonesia untuk memberantas korupsi di Negeri tercinta ini,” demikian Randi.

Dalam banyak kesempatan, Muhaimin Iskandar sendiri sudah membantah menerima duit suap. Dia juga telah beberapa kali menjelani pemeriksaan, baik itu dalam penyidikan maupun di persidangan terkait kasus "duren". [sam]


Komentar Pembaca
Jadi Presiden, Ini Program Rizal Ramli

Jadi Presiden, Ini Program Rizal Ramli

, 21 APRIL 2018 , 11:00:00

Wujudkan Pemikiran Bung Karno dan Kim Il Sung
Spanduk #2019GantiPresiden Terbesar

Spanduk #2019GantiPresiden Terbesar

, 19 APRIL 2018 , 01:12:00

Solidaritas Untuk Rocky Gerung

Solidaritas Untuk Rocky Gerung

, 17 APRIL 2018 , 21:28:00

Di Tengah Cakra Buana

Di Tengah Cakra Buana

, 15 APRIL 2018 , 10:57:00