Hanura

Baca Pledoi, Setnov Seret Kemendagri Paling Berwenang Dalam Proyek KTP-El

 JUM'AT, 13 APRIL 2018 , 12:43:00 WIB | LAPORAN: SWARA SETIA

Baca Pledoi, Setnov Seret Kemendagri Paling Berwenang Dalam Proyek KTP-El

Setya Novanto/RMOL

RMOL. Terdakwa kasus pengadaan KTP Elektronik (KTP-el) Setya Novanto membacakan pledoi atau nota pembelaan pribadi atas dakwaan atas dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (13/4).
Dalam pembacaan pledoinya, mantan Ketua DPR RI ini membantah telah melakukan intervensi dalam pengadaan KTP-el untuk menguntungkan diri sendiri.

"Pertama saya tidak pernah melakukan intervensi, terhadap pembiayaan penerapan KTP berbasis NIK, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain," ujarnya Novanto di hadapan majelis hakim.

Menurutnya dari kronologi pertemuan tidak dapat menggambarkan atau membuktikan hal tersebut.

"Sumber pendanaan KTP berbasis NIK, adapun kronologi pertemuan yang melibatkan saya, tidak menggambarkan ataupun membuktikan pertemuan tersebut untuk menguntungkan diri saya dan orang lain," paparnya.

Novanto menambahkan, yang paling dominan mengatur masalah pembiayaan KTP-el adalah Kemendagri. Awalnya, sumber pendanaan proyek akan menggunakan pinjaman hibah luar negeri.

Namun pada akhir November 2009, masih kata Novanto, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melalui surat kepada Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengajukan perubahan sumber pendanaan dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) murni.

Untuk mengubah sumber pembiayaan KTP-el itulah dibutuhkan persetujuan DPR.

"Jadi DPR hanya persetujuan di atas rancangan anggaaran yang diajukan Kemendagri," kata Novanto.

Sebelum melakukan bantahan atas tindakan intervensi, Novanto sempat menceritakan kisah hidupnya hingga dapat menduduki kursi ketua DPR  dan Ketua Umum Partai Golkar.

Setya Novanto dituntut dengan hukuman pidana selama 16 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar dengan subsider enam bulan pada persidangan yang lalu (Kamis, 29/3).

Ia diminta mengganti  7.435.000 dolar AS dipotong dengan uang Rp 5 miliar yang telah dikembalikan ke pihak KPK.[wid]


Komentar Pembaca
Negara Merugi, Jokowi Ikut Menikmati?

Negara Merugi, Jokowi Ikut Menikmati?

, 16 JULI 2018 , 15:00:00

Solusi RR Soal Dana Parpol Bernas!

Solusi RR Soal Dana Parpol Bernas!

, 16 JULI 2018 , 13:00:00

Istana Kaget Airlangga Bertemu SBY

Istana Kaget Airlangga Bertemu SBY

, 11 JULI 2018 , 19:24:00

Rizal Ramli Dukung Penghapusan PT

Rizal Ramli Dukung Penghapusan PT

, 09 JULI 2018 , 17:10:00

Bunga Untuk Hakim

Bunga Untuk Hakim

, 12 JULI 2018 , 14:22:00