Hanura

Resmi, BUMN Nindya Karya Dan Tuah Sejati Tersangka Korupsi Dermaga Sabang

 JUM'AT, 13 APRIL 2018 , 21:11:00 WIB | LAPORAN: SWARA SETIA

Resmi, BUMN Nindya Karya Dan Tuah Sejati Tersangka Korupsi Dermaga Sabang
RMOL.  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan PT Nindya Karya (NK) dan PT Tuah Sejati (TS) sebagai tersangka korporasi kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, Aceh, tahun anggaran 2006-2011.
"KPK melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka PT NK dan PT TS," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/4).

NK yang bergerak di bidang jasa konstruksi menjadi BUMN pertama yang berstatus tersangka korporasi. PT NK dan PT TS disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Laode mengatakan penetapan tersangka kepada dua korporasi tersebut setelah KPK melakukan proses pengumpulan informasi dan data, termasuk permintaan keterangan pada sejumlah pihak dan terpenuhi bukti permulaan yang cukup.

Anggaran proyek pembangunan dermaga Sabang terus mengalami meningkat dari tahun 2006 sampai 2011. Pada 2006 anggaran turun sebesar Rp 8 miliar, 2007 sebesar Rp 24 miliar, 2008 sebesar Rp 124 miliar, 2009 sebesar Rp 164 miliar, 2010 sebesar Rp 180 miliar, dan pada 2011 sebesar Rp 285 miliar.

Syarif menjelaskan tahun 2004 sudah dianggarkan senilai Rp 7 miliar, manum tidak dikerjakan karena bencana Tsunami Aceh. Namun, uang muka telah diterima sebesar Rp 1,4 miliar.

Syarif melanjutkan dugaan penyimpangan yang terjadi dalam proyek dermaga Sabang yang melibatkan PT NK dan PT TS di antaranya terjadi penunjukan langsung, Nindya Sejati Join Operation sejak awal telah diarahkan sebagai pemenang pelaksana pembangunan.

Kemudian penyusunan HPS direkayasa dan dilakukan penggelembungan harga. Perkejaan utama diserahkan kepada PT Budi Perkasa Alam, dan terjadi kesalahan dalam prosedur di mana izin-izin terkait seperti AMDAL dan lainnya belum ada namun pembangunan sudah dilaksanakan.

"Diduga terjadi kerugian negara sekitar Rp 313 miliar," tukas Syarif.[dem]

Komentar Pembaca
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

, 22 JUNI 2018 , 11:00:00

Rachmawati: Ada Deal Politik Di SP3 Kasus Sukma
Salat Id Di Lebanon Selatan

Salat Id Di Lebanon Selatan

, 16 JUNI 2018 , 22:13:00

Liburan Di Monas

Liburan Di Monas

, 16 JUNI 2018 , 14:40:00

<i>Open House</i> Ketua Majelis Syuro PKS

Open House Ketua Majelis Syuro PKS

, 16 JUNI 2018 , 16:48:00