Hanura

BANI Versi Mampang Menangkan Gugatan Hak Merek BANI

 RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 20:44:00 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

RMOL. Sengketa hak atas merek Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah diputus melalui putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.34/Pdt-Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Kuasa hukum BANI Mampang, Ajeng Yesie menegaskan dengan adanya putusan tersebut maka BANI Mampang memiliki kekuatan hukum tetap atas merk BANI.

“Dengan tidak diajukannya Memori Kasasi oleh pihak lawan serta diajukannya permohonan pencabutan permohonan kasasi oleh pihak kami, maka secara hukum tidak terbantahkan lagi BANI Mampang merupakan pihak yang berhak secara ekslusif menggunakan merek BANI dan Badan Arbitrasi Nasional Indonesia,” jelas Ajeng melalui keterangan tertulis, Rabu (8/11).
 
Putusan tersebut juga telah membatalkan 2 merek "BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Lukisan" dan "BANI Arbitration Center dan Lukisan" atas dasar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ditolak oleh Majelis Hakim.
 
“Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim pada intinya menyatakan bahwa BANI (Tergugat) adalah badan arbitrase yang didirikan berdasarkan SK KADIN tertanggal 30 November 1997 untuk menyelesaikan sengketa perdata yang timbul dalam perdagangan, industri dan keuangan, baik bersifat nasional maupun internasional,” tambahnya.
 
Dengan inkracht-nya putusan tersebut, maka jelas BANI Mampang merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek dengan kata "Badan Arbitrase Nasional Indonesia" dan "BANI", sehingga jika ada pihak lain yang dengan tanpa hak (tanpa izin) menggunakan merek dimaksud, tindakan penggunaan tersebut merupakan pelanggaran atas UU Merek.
 
“Berangkat dari putusan ini, kami berharap semua pihak tunduk pada peraturan yang berlaku serta menjalankan hukum sesuai koridor sehingga ke depannya tidak ada lagi persoalan serupa,” tegasnya.

Perkara ini dimulai karena “BANI Sovereign” yang menyatakan dirinya sebagai “BANI Pembaharuan” melayangkan gugatan pembatalan merek "BANI" dan "Badan Arbitrase Nasional Indonesia" dengan alasan bahwa merek tersebut, yang telah memperoleh hak atas merek sejak tahun 2002, pengajuannya didasari dengan itikad tidak baik karena BANI bukan suatu badan hukum, sehingga pendaftaran merek dimaksud bertentangan dengan perundang-undangan. Hal tersebut jelas dipatahkan melalui putusan Pengadilan Niaga Jakarta. [san]


Komentar Pembaca
Jangan Pilih Pemimpin Munafiqun

Jangan Pilih Pemimpin Munafiqun

, 18 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

Rachmawati: Vivere Pericoloso

Rachmawati: Vivere Pericoloso

, 17 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

Cakra 19 Untuk Jomin

Cakra 19 Untuk Jomin

, 12 AGUSTUS 2018 , 19:48:00

Sambut Kemeriahan Asian Games

Sambut Kemeriahan Asian Games

, 15 AGUSTUS 2018 , 04:34:00

Pemberian Star Of Soekarno Kepada Prabowo

Pemberian Star Of Soekarno Kepada Prabowo

, 17 AGUSTUS 2018 , 10:48:00