Verified
Hanura

Kapolri: Kalau Ada Calon Kepala Daerah Diproses Hukum Jangan Dibilang Kriminalisasi

 KAMIS, 11 JANUARI 2018 , 22:55:00 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Kapolri: Kalau Ada Calon Kepala Daerah Diproses Hukum Jangan Dibilang Kriminalisasi
RMOL. Dewan Perwakilan Rakyat belum setuju terkait usulan Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal penundaan proses hukum calon kepala daerah selama proses Pilkada berlangsung.

Hal ini sebagaimana kesekapatan dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR bersama Kapolri, Kamis (11/1). Rapat yang digelar di Gedung Parlemen ini juga dihadiri Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Jampidum.

Ada sembilan poin bahasan. Namun poin kesembilan yang isinya "para peserta pilkada yang terkait proses hukum baik sebagai saksi maupun tersangka, proses hukumnya ditunda sampai pennyelenggaraan pilkada selesai," belum disetujui DPR.

DPR meminta Polri, Kejaksaan dan Bawaslu untuk kembali berembuk.

"Ya nanti mungkin kita bicarakan dengan Kejaksaan dengan Bawaslu, ketua KPK, biar nanti kalau kita bahas lagi ya mekanismenya seperti apa," kata Tito usai rapat.

Jika demikian Kapolri mengatakan kalau ada calon kepala daerah diperiksa pada saat proses Pilkada berlangsung jangan dikatakan sebagai bentuk kriminalisasi.

Selanjutnya >

Komentar Pembaca
#KataRakyat: Jangan Kampanye Negatif

#KataRakyat: Jangan Kampanye Negatif

, 17 OKTOBER 2018 , 19:00:00

Ruangan Anggota DPR Dihujani Peluru

Ruangan Anggota DPR Dihujani Peluru

, 17 OKTOBER 2018 , 15:00:00

Usut Tuntas Kasus <i>Hoax</i>

Usut Tuntas Kasus Hoax

, 17 OKTOBER 2018 , 05:41:00

Pencakar Langit Jakarta

Pencakar Langit Jakarta

, 16 OKTOBER 2018 , 04:31:00

Dikunjungi Karo Penmas Mabes Polri

Dikunjungi Karo Penmas Mabes Polri

, 16 OKTOBER 2018 , 16:08:00