Hanura

Sah, SK Gubernur Kalsel Soal Pencabutan IUP OP Sebuku Grup Dibatalkan

 KAMIS, 07 JUNI 2018 , 14:05:00 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

Sah, SK Gubernur Kalsel Soal Pencabutan IUP OP Sebuku Grup Dibatalkan

Foto: Net

RMOL. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin akhirnya membatalkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Selatan yang mencabut Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) tiga perusahaan milik Sebuku Grup.
Ketiga perusahaan yang dicabut IUP OP-nya oleh Gubernur Kalsel adalah PT Sebuku Sejaka Coal, PT Sebuku Tanjung Coal dan PT Sebuku Batubai Coal. Tiga perusahaan tersebut beroperasi di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Pada sidang gugatan PT Sebuku Sejaka Coal dengan nomor perkara 4/G/2018/PTUN.BJM dipimpin hakim ketua Luthfie Ardhian.

Dalam pertimbangannya, ketua majelis hakim menyatakan, tidak ditemukan surat aspirasi masyarakat melalui Peraturan Bupati Kotabaru 29 Desember 2004 berupa larangan aktivitas pertambangan Batubara di Pulau Laut. Selain itu pencabutan izin lingkungan bukan atau tidak sama dengan pencabutan izin usaha produksi.

"Mengabulkan gugatan penggugat sepenuhnya dan oleh karenanya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan yang menjadi objek sengketa a quo batal. Mewajibkan tergugat mencabut SK Gubernur, menghukum biaya perkara sebesar Rp  277.500," kata Luthfie, Kamis (7/6).

Selain perkara PT Sebuku Sejaka Coal (PT SSC), majelis hakim PTUN Banjarmasin yang diketuai Retno Widowati juga memenangkan perkara nomor 5/G/2018/PTUN.BJM yang diajukan PT Sebuku Tanjung Coal.  

Begitu juga majelis hakim yang menyidangkan perkara nomor 6/G/2018/PTUN.BJM dari PT Sebuku Batubai Coal, yang dipimpin oleh hakim ketua Dafrian.

"Kami akan mengajukan banding atas putusan ini," ujar Andi Muhammad Asrun yang merupakan kuasa hukum Gubernur Kalsel.

Sementara itu kuasa hukum PT Sebuku Grup, Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa putusan majelis hakim yang mengabulkan gugatan kliennya sudah tepat dan adil, sesuai bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

"Hakim memutuskan SK Gubernur Kalsel yang mencabut izin pertambangan PT. Sebuku Sejaka Coal, PT Sebuku Tanjung Coal dan PT Sebuku Batubai Coal bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Kuasa hukum Gubernur Kalsel, Andi Asrun tidak puas, silakan ajukan banding," pungkasnya.[wid]



Komentar Pembaca
Jangan Pilih Pemimpin Munafiqun

Jangan Pilih Pemimpin Munafiqun

, 18 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

Rachmawati: Vivere Pericoloso

Rachmawati: Vivere Pericoloso

, 17 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

Cakra 19 Untuk Jomin

Cakra 19 Untuk Jomin

, 12 AGUSTUS 2018 , 19:48:00

Sambut Kemeriahan Asian Games

Sambut Kemeriahan Asian Games

, 15 AGUSTUS 2018 , 04:34:00

Pemberian Star Of Soekarno Kepada Prabowo

Pemberian Star Of Soekarno Kepada Prabowo

, 17 AGUSTUS 2018 , 10:48:00