Hanura

KPK: DOKA Seharusnya Dirasakan Rakyat Aceh, Bukan Dikorupsi

 KAMIS, 05 JULI 2018 , 06:29:00 WIB | LAPORAN: SWARA SETIA

KPK: DOKA Seharusnya Dirasakan Rakyat Aceh, Bukan Dikorupsi

Basaria Panjaitan/Net

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) diselewengkan oleh Bupati Bener Meriah, Ahmad dan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.
Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menyayangkan dana otonomi khusus tahun anggaran 2018 yang berjumlah sekitar Rp 8 triliun dikorupsi.

"Padahal seharusnya manfaat dana tersebut dirasakan oleh masyarakat Aceh," ujarnya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/7)

Selain itu, lembaga anti rasuah juga mengaku prihatin dengan kejadian ini. Apalagi Aceh menjadi salah satu daerah yang menjadi salah satu prioritas pendampingan KPK dalam upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan data kelola pemerintahan.

Lembaga yang dipimpin oleh Agus Rahardjo Cs ini mengingatkan kepala daerah agar tidak lagi ada yang tersangkut kasus korupsi. Dimana seharusnya mereka bertugas memakmurkan masyarakatnya.

"KPK sekali lagi mengingatkan kepada kepala daerah agar kembali pada sumpah jabatan dan amanah dalam mengemban tugas sebagai aparatur pelayan masyarakat," tukasnya.

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf ditetapkan menjadi tersangka bersama tiga orang lainnya, yakni Bupati Kabupaten Bener Meriah Ahmadi dan dua orang dari sektor swasta yakni Hendri Yuzal serta Syaiful Bahri.

Mereka dijadikan tersangka oleh KPK dalam dugaan kasus suap menerima hadiah atau janji oleh Gubernur Aceh terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA)  tahun anggaran 2018.

Dalam kasus tersebut diduga pemberian dilakukan oleh Bupati Bener Meriah kepada Gubernur Aceh sebesar Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait fre ijon proyek-proyek pembangunan insfrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada provinsi Aceh tahun anggaran 2018.

Pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari DOKA.

Pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara.

Sebagai pihak yang diduga menerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Syaiful Bahri disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dan sebagai pihak diduga pemberi Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU 32/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001. [ian]

Komentar Pembaca
Pecat Anak Buah Surya Paloh!

Pecat Anak Buah Surya Paloh!

, 24 SEPTEMBER 2018 , 19:00:00

Golkar Pecah, Sebagian Dukung Prabowo-Sandi

Golkar Pecah, Sebagian Dukung Prabowo-Sandi

, 24 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

720 Pengacara Bela Rizal Ramli

720 Pengacara Bela Rizal Ramli

, 17 SEPTEMBER 2018 , 17:17:00

Cium Tangan Kiai

Cium Tangan Kiai

, 21 SEPTEMBER 2018 , 22:41:00

Antri Tanda Tangan

Antri Tanda Tangan

, 18 SEPTEMBER 2018 , 03:45:00

Djoko Santoso: Kami Hormati Pilihan Pak Gatot Nurmantyo
Ketika Kiai Ma'ruf Amin Digoyang Penyanyi Dangdut, Warganet Istighfar<i>!</i>
KPK Akan Didemo Tangkap Menteri Enggar

KPK Akan Didemo Tangkap Menteri Enggar

Politik17 September 2018 07:25

Elemen Muda 212 Tolak Keputusan GNPF Ulama Yang Mendukung Prabowo-Sandi
Golkar: Kedok <i>#2019GantiPresiden</i> Sekarang Terbuka
Gatot Nurmantyo Faktor Penentu Kemenangan Pilpres
Hari Tani Nasional Dan Prakarsa Desa

Hari Tani Nasional Dan Prakarsa Desa

Suara Publik25 September 2018 05:46

Prajurit TNI-Polri Tidak Boleh Terbawa Arus Isu Pemilu
Pemuda Tani HKTI Bertekad Lahirkan Santri Tani

Pemuda Tani HKTI Bertekad Lahirkan Santri Tani

Nusantara25 September 2018 05:11

Antara Etika Dan Strategi Politik

Antara Etika Dan Strategi Politik

Suara Publik25 September 2018 04:45