Hanura

KPK Temukan Dokumen Yang Memperkuat Bukti Suap Gubernur Aceh

 SELASA, 10 JULI 2018 , 15:15:00 WIB | LAPORAN: SWARA SETIA

KPK Temukan Dokumen Yang Memperkuat Bukti Suap Gubernur Aceh

Irwandi Yusuf/net

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dari penggeledahan di dua tempat berbeda dalam penanganan kasus dugaan suap Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.
Jurubicara KPK, Febri Diansyah, menerangkan bahwa penggeledahan dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Febri menambahkan, sejumlah dokumen yang diamankan dalam penggeledahan memperkuat konstruksi pembuktian kasus yang ikut menjerat Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

"Dari dokumen-dokumen dan catatan-catatan proyek yang kami dapatkan, semakin menguatkan konstruksi pembuktian kasus ini," terang Febri kepada wartawan, Selasa (10/7)

Dalam kasus ini, Bupati Bener Meriah, Ahmadi, disangka memberi uang sebesar Rp 500 juta kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Jumlah tersebut merupakan bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta terkait "jatah" proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh tahun anggaran 2018.

Pemberian tersebut adalah bagian dari komitmen jatah 8 persen untuk pejabat di Pemerintahan Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari DOKA.

Pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah

KPK sudah mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya adalah uang sebesar Rp 50 juta, bukti perbankan dan catatan proyek.

Sebagai pihak yang diduga menerima suap, Irwandi Yusuf bersama Hendri Yuzal, dan Syaiful Bahri disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dan sebagai pihak diduga pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU 32/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001. [ald]

Komentar Pembaca
Pecat Anak Buah Surya Paloh!

Pecat Anak Buah Surya Paloh!

, 24 SEPTEMBER 2018 , 19:00:00

Golkar Pecah, Sebagian Dukung Prabowo-Sandi

Golkar Pecah, Sebagian Dukung Prabowo-Sandi

, 24 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

720 Pengacara Bela Rizal Ramli

720 Pengacara Bela Rizal Ramli

, 17 SEPTEMBER 2018 , 17:17:00

Cium Tangan Kiai

Cium Tangan Kiai

, 21 SEPTEMBER 2018 , 22:41:00

Antri Tanda Tangan

Antri Tanda Tangan

, 18 SEPTEMBER 2018 , 03:45:00

Djoko Santoso: Kami Hormati Pilihan Pak Gatot Nurmantyo
Ketika Kiai Ma'ruf Amin Digoyang Penyanyi Dangdut, Warganet Istighfar<i>!</i>
KPK Akan Didemo Tangkap Menteri Enggar

KPK Akan Didemo Tangkap Menteri Enggar

Politik17 September 2018 07:25

Elemen Muda 212 Tolak Keputusan GNPF Ulama Yang Mendukung Prabowo-Sandi
Golkar: Kedok <i>#2019GantiPresiden</i> Sekarang Terbuka
Gatot Nurmantyo Faktor Penentu Kemenangan Pilpres
Hari Tani Nasional Dan Prakarsa Desa

Hari Tani Nasional Dan Prakarsa Desa

Suara Publik25 September 2018 05:46

Prajurit TNI-Polri Tidak Boleh Terbawa Arus Isu Pemilu
Pemuda Tani HKTI Bertekad Lahirkan Santri Tani

Pemuda Tani HKTI Bertekad Lahirkan Santri Tani

Nusantara25 September 2018 05:11

Antara Etika Dan Strategi Politik

Antara Etika Dan Strategi Politik

Suara Publik25 September 2018 04:45