Verified
Hanura

Pengamat: Perkara SAT Tidak Layak Disidangkan

 KAMIS, 09 AGUSTUS 2018 , 06:14:00 WIB | LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN

Pengamat: Perkara SAT Tidak Layak Disidangkan

Ilustrasi/Net

RMOL. Pemerintah dinilai telah melakukan kesalahan dalam penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menjadi perkara korupsi.

Direktur Biro Riset InfoBank Eko B. Supriyanto menjelaskan penyelesaian BLBI seharusnya melalui Master of Settlement Agreement And Acquisition Agreement (MSAA).

Menurutnya kasus BLBI yang saat ini ditangani KPK merupakan ranah hukum perdata, tidak bisa dikenakan ke hukum pidana. Hal ini karena penyelesaian BLBI dilakukan melalui perjanjian MSAA.

Ia menilai pemerintah bisa kalah dalam persidangan, jika penyelesaian kasus BLBI melalui ranah pidana. Pemerintah juga tidak bisa mengembalikan aset BLBI yang sejatinya merupakan perjanjian perdata.

"Sesuai kebijakan sebelumnya, sebagaimana disepakati dalam perjanjian MSAA penyelesaian masalah ini memang seharusnya dilakukan di luar pengadilan, karena kalau masuk pengadilan tidak akan balik duitnya," ujarnya kepada wartawan, Rabu (8/8).

Pengamat Perbankan itu pun mengingatkan pemerintah terkait kebijakan yang dibuat dalam penyelesaian BLBI, yakni siapa yang kooperatif mendapat insentif dan tidak boleh kena penalti.

Selanjutnya >

Komentar Pembaca
Mabes Polri Fokus Berantas Hoax

Mabes Polri Fokus Berantas Hoax

, 16 OKTOBER 2018 , 19:00:00

Rizal Ramli Gugat Surya Paloh Rp 1 Triliun

Rizal Ramli Gugat Surya Paloh Rp 1 Triliun

, 16 OKTOBER 2018 , 15:00:00

Peluncuran Buku Papua Ethnography

Peluncuran Buku Papua Ethnography

, 13 OKTOBER 2018 , 06:49:00

Pencakar Langit Jakarta

Pencakar Langit Jakarta

, 16 OKTOBER 2018 , 04:31:00

Dikunjungi Karo Penmas Mabes Polri

Dikunjungi Karo Penmas Mabes Polri

, 16 OKTOBER 2018 , 16:08:00