Hanura

Mendagri Harap Stranas PK Ampuh Atasi Korupsi Birokrat

 RABU, 15 AGUSTUS 2018 , 15:27:00 WIB | LAPORAN: APRILIA RAHAPIT

Mendagri Harap Stranas PK Ampuh Atasi Korupsi Birokrat

Tjahjo Kumolo/RMOL

RMOL. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai perilaku korupsi di kalangan birokrat masih tinggi. Hal itu akibat rendahnya komitmen dan integritas.  

Kemendagri mencatat sejumlah modus korupsi pejabat di daerah sebanyak 514 kasus penyalahgunaan perizinan, 399 proyek fiktif, 229 pelaporan fiktif, suap dan gratifikasi 68 kasus dalam periode tahun 2016-2017.

"Ini saya kira satu masalah yang menyedihkan. Walau ada pengawasan internal masih belum efektif cegah korupsi, regulasi juga belum sinkron," jelas Tjahjo.

Tjahjo menceritakan, dirinya pernah mendampingi Presiden Joko Widodo menandatangani komitmen pencegahan korupsi, di mana seluruh gubernur dan wali kota dikumpulkan di Istana. Kemudian KPK melakukan OTT kepala daerah yang baru ikut pertemuan itu.

Padahal, saat itu, presiden menyampaikan pelbagai modus korupsi yang kerap dilakukan pejabat daerah. Serta memahami wilayah abu-abu korupsi terkait modus mengakali perjalanan dinas, mutasi PNS, gratifikasi, perizinan proyek dan bantuan sosial.

Oleh karena itu, Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) diharapkan mampu mengurangi korupsi di lingkungan pemerintahan dari hulu hingga hilir.

Presiden juga telah menandatangani Perpres 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Perpres mengatur fokus Stranas PK meliputi perizinan dan tata niaga, keuangan, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang dijabarkan melalui Aksi PK.

Di mana, sebelumnya terdapat Perpres 55/2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan. Dalam rangka menyelenggarakan Stranas PK dibentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Timnas PK.

Timnas PK terdiri atas menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, kepala lembaga non struktural yang menyelenggarakan dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan pengendalian program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis, serta unsur pimpinan KPK. [wah]


Komentar Pembaca
Pecat Anak Buah Surya Paloh!

Pecat Anak Buah Surya Paloh!

, 24 SEPTEMBER 2018 , 19:00:00

Golkar Pecah, Sebagian Dukung Prabowo-Sandi

Golkar Pecah, Sebagian Dukung Prabowo-Sandi

, 24 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

720 Pengacara Bela Rizal Ramli

720 Pengacara Bela Rizal Ramli

, 17 SEPTEMBER 2018 , 17:17:00

Cium Tangan Kiai

Cium Tangan Kiai

, 21 SEPTEMBER 2018 , 22:41:00

Antri Tanda Tangan

Antri Tanda Tangan

, 18 SEPTEMBER 2018 , 03:45:00