Dr. H. Oesman Sapta

KPK Sudah Sering Minta Pendapat Ahli Soal Pidana Korporasi Golkar

 JUM'AT, 14 SEPTEMBER 2018 , 15:27:00 WIB | LAPORAN: ARIF HIDAYAT

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah sering meminta pendapat para ahli terkait peluang menjerat Partai Golkar dengan pidana korupsi korporasi.

Jurubicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, bahwa permintaan pendapat dari para ahli tersebut tidak hanya dispesifikan untuk peluang pidana korporasi saja, tetapi juga untuk semua perkara korupsi lainnya.

"Permintaan pendapat ahli sudah sering dilakukan tidak hanya spesifik terhadap korporasi saja tapi terkait dengan seluruh penanganan perkara," ujar Febri dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (14/9).

Lebih lanjut Febri menuturkan, keterangan dari para ahli itu akan dijadikan sebagai barang bukti penanganan perkara.

"Alat bukti itukan ada lima, salah satu alat bukti itu ahli,” kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan mengatakan bahwa Golkar berpeluang untuk dikenakan pidana korporasi.

Mengingat, terdapat kesaksian dari tersangka mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih yang menyatakan, ada sejumlah dana korupsi yang diterimanya mengalir ke Munaslub Golkar pada Desember 2017 lalu.

"Bisa saja (dikenakan pidana korporasi)," ucap Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan di Gedung KPK, Jakarta, pada Senin lalu (3/9).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka yakni Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, pemilik saham Blackgold Natural Resources Johannes B Kotjo, dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham.

Eni diduga menerima uang Rp 6,25 miliar dari Kotjo secara bertahap dengan rincian Rp 4 miliar sekitar November-Desember 2017 dan Rp 2,25 miliar pada Maret-Juni 2018. Pemberian uang terkait proyek PLTU Riau-1.

Menurut Eni, sebagian dari uang yang diterimanya tersebut, ia berikan untuk keperluan pelaksanaan Munaslub Golkar.

Saat itu, Eni adalah bendahara panitia Munaslub Partai Golkar. Sedangkan yang menjadi Ketua Panitia adalah Agus Gumiwang, politisi Golkar yang kini menjabat Menteri Sosial. [rus]

Komentar Pembaca
Gugatan Kisman Ke Surya Paloh Tak Mudah Didamaikan
#KataRakyat: Apa sih Unicorn?

#KataRakyat: Apa sih Unicorn?

, 20 FEBRUARI 2019 , 21:41:00

Rachma Dan Mantan Panglima NATO

Rachma Dan Mantan Panglima NATO

, 22 FEBRUARI 2019 , 18:06:00

Sandi Cium Tangan SBY

Sandi Cium Tangan SBY

, 22 FEBRUARI 2019 , 18:45:00

Mulfachri Harahap Diperiksa

Mulfachri Harahap Diperiksa

, 20 FEBRUARI 2019 , 18:53:00

Curhat Buni Yani Dalam Lapas, Apa Ahok Pernah Kelihatan Di Penjara?
Segera Berakhir, Pemerintahan Jokowi Harus Tetap Diawasi
Malam Munajat 212, 14 KAI Berhenti Luar Biasa Di Stasiun Jatinegara
Prabowo Bukan Lagi Lawan Jokowi

Prabowo Bukan Lagi Lawan Jokowi

Hersu Corner22 Februari 2019 21:13

Lima Hari Lagi

Lima Hari Lagi

Dahlan Iskan23 Februari 2019 05:16

Andi Arief: Ungkap Kejadian, Sudirman Said Hendak Dihabisi
Pakar Ekonomi Nilai Jokowi Permainkan Rakyat
Prabowo: Tidak Boleh Lagi Ada Rakyat Yang Tidak Bisa Makan
Dua Saksi Untuk Tersangka Samin Tan Mangkir Pemeriksaan
Lima Hari Lagi

Lima Hari Lagi

Dahlan Iskan23 Februari 2019 05:16

Bantuan Alsintan

Bantuan Alsintan

foto23 Februari 2019 04:29

Vaksin 14 Ribu Dosis Dikirim Ke NTB Cegah Rabies