Verified
Dr. H. Oesman Sapta

Kado Tahun Baru, Kasus Kondesat Dipraperadilankan Lagi

 MINGGU, 06 JANUARI 2019 , 06:57:00 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

Kado Tahun Baru, Kasus Kondesat Dipraperadilankan Lagi

Boyamin Saiman/Net

RMOL. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kembali mempraperadilankan Kapolri, Jaksa Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Langkah praperadilan itu dilakukan atas mandegnya pengusutan kasus korupsi kondesat. Padahal, berkasnya sudah dinyatakan lengkap atau P21.

“Ini hadiah, kado awal tahun di 2019. Praperadilan atas kasus kondesat yang tak kunjung diusut tuntas," tegas koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangan tertulisnya,

Boyamin menuturkan, gugatan praperadilan telah didaftar di PN Jaksel dengan register Nomor: 4/Pid.Prap/2019/PN.Jkt.Sel.

Boyamin menerangkan, setahun yang lalu, yakni pada tanggal 3 Januari 2018 lalu, kasus korupsi kondensat dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejagung. Namun, hingga kini belum terjadi penyerahan tersangka dan barang bukti, sehingga perkara jadi mangkrak di Bareskrim Mabes Polri.

"MAKI telah dua kali mengajukan praperadilan, namun belum berhasil memaksa Bareskrim dan Kejagung untuk melakukan serah terima tersangka dan barang bukti yang selanjutnya akan dibawa ke Pengadilan Tipikor," ujar Boyamin.

Tepat satu tahun ini perkara kondensat dinyatakan P21, tanpa ada penyerahan tersangka.

Boyamin mengingatkan, gugatan ini didasarkan atas pernyataan Jaksa Agung, M. Prasetyo pada tanggal 28 November 2018 bahwa akan menerima penyerahan tersangka dan menyidangkan secara in abseantia.

"Namun hingga saat ini, nyatanya belum ada penyerahan tersangka dari Bareskrim kepada Kejagung," katanya.

Dengan kenyataan itu, pernyataan M. Prasetyo dinilainya hanya lips service akhir tahun.

"Kami tidak percaya statement Jaksa Agung tersebut,” tegasnya.

Di sisi lain, kata dia, tidak nampak upaya Bareskrim untuk menyerahkan tersangka kepada Kejagung.

Kedua lembaga tersebut jadi terkesan saling lempar tanggung jawab dan dengan sengaja menelantarkan perkara kondensat. Padahal, berdasarkan Pasal 8 ayat 3 KUHAP mengharuskan penyerahan segera tersangka setelah P21.

"Kami akan mengajukan gugatan praperadilan secara bertubi-tubi, hingga dikabulkan hakim praperadilan. Atau, hingga dilakukannya penyerahan tersangka," tutupnya.

Pengusutan perkara dugaan korupsi melalui penjualan kondensat sudah dilakukan Bareskrim Polri sejak 2015. Korupsi itu melibatkan SKK Migas (dulu bernama BP Migas), PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), dan Kementerian ESDM. Penyidik menemukan sejumlah dugaan tindak pidana.

Berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), negara dirugikan sebesar 2,716 miliar dolar AS. Jika dikonversi ke rupiah, nilainya sekitar Rp 35 triliun.[wid]

Komentar Pembaca
Tjahjo Ngaku Bantu Meikarta

Tjahjo Ngaku Bantu Meikarta

, 16 JANUARI 2019 , 17:00:00

#KataRakyat: Debat Pilpres Gak Bakal Menarik!
Prabowo-Sandi Berpelukan

Prabowo-Sandi Berpelukan

, 15 JANUARI 2019 , 12:46:00

Bermalam Di Depan Istana

Bermalam Di Depan Istana

, 15 JANUARI 2019 , 13:51:00

Jajal Kartu Pintar NPWP

Jajal Kartu Pintar NPWP

, 15 JANUARI 2019 , 23:59:00

KPK, Segera Minta Imigrasi Cegah Mendagri Ke Luar Negeri<i>!</i>
Ada Luhut Di Balik Gatot Nurmantyo?

Ada Luhut Di Balik Gatot Nurmantyo?

Politik15 Januari 2019 12:18

Pendemo: Pak Jokowi, Kami Orang Sengsara, Agnes Monica Orang Kaya
Pidato Prabowo Vs Jokowi,  Media Indonesia Di Mata Pengamat Asing
Gwadar

Gwadar

Dahlan Iskan17 Januari 2019 05:13

Salah Sebut Nama, Presiden Jokowi Disoraki Perangkat Desa
Di Atas Kertas Prabowo-Sandi Menang

Di Atas Kertas Prabowo-Sandi Menang

Politik16 Januari 2019 00:50