Dr. H. Oesman Sapta

Ada Potensi Dwi Fungsi Tentara Hidup Lagi

 SELASA, 12 FEBRUARI 2019 , 09:44:00 WIB

Ada Potensi Dwi Fungsi Tentara Hidup Lagi
RMOL. Penempatan TNI aktif pada jabatan sipil berpotensi  mengembalikan fungsi kekaryaan TNI, yang dulu berasal dari doktrin dwi fungsi. Padahal telah dihapus di awal reformasi dengan tujuan mengembalikan profesionalitas TNI, sebagai aparat pertahanan negara.

"Rencana penempatan TNI aktif dalam jabatan sipil tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 47 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal tersebut  memberikan batasan pada hal yang terkait pertahanan," kata salah satu Komisioner Komnas HAM M. Choirul Anam dalam pesan singkatnya.

Bahkan, sambung komisioner yang akrab disapa Anam ini, dalam realitanya amanat reformasi tersebut telah dilaksanakan. Pelaksanaanya itu dicerminkan dengan  TNI aktif tidak lagi menduduki jabatan politik dan jabatan di institusi negara atau pemerintah yang tidak sesuai dengan pasal 47 UU TNI tersebut.

Upaya mengembalikan TNI aktif menduduki kursi jabatan sipil, kurang relevan dalam perkembangan sistem demokrasi yang telah berjalan. Bahkan, dapat dinilai setback dalam upaya negara melaksanakan reformasi. Di samping itu, langkah untuk melakukan revisi UU TNI guna memberikan ruang legal, juga kurang tepat  dengan amanat reformasi TNI. "Ini akan mengganggu upaya membangun TNI profersional dan memastikan sistem negara demokratis berdasar hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia)," ujarnya.

Menurut Anam, dalam konteks lain hal itu juga akan membuat masalah serius, terkait penegakan hukum. Hal ini terkait belum berubahnya peradilan militer. Susah dibayangkan seandainya TNI aktif tersebut dan ditempatkan pada jabatan sipil, melakukan tindak pidana pada jabatan sipilnya. Pasti akan terjadi tarik menarik juridiksi antara peradilan militer dan umum, bahkan penerapan koneksitaspun akan mengalami masalah.

Jalan keluar atas masalah perwira yang non job ataupun lebih besar,  terkait reorganisasi dan restururasi TNI harus sesuai dengan amanat reformasi, guna membangun tentara profesional dan tunduk pada mekanisme negara hukum yang demokratis. [atm]


Komentar Pembaca
Gugatan Kisman Ke Surya Paloh Tak Mudah Didamaikan
#KataRakyat: Apa sih Unicorn?

#KataRakyat: Apa sih Unicorn?

, 20 FEBRUARI 2019 , 21:41:00

Rachma Dan Mantan Panglima NATO

Rachma Dan Mantan Panglima NATO

, 22 FEBRUARI 2019 , 18:06:00

Sandi Cium Tangan SBY

Sandi Cium Tangan SBY

, 22 FEBRUARI 2019 , 18:45:00

Mulfachri Harahap Diperiksa

Mulfachri Harahap Diperiksa

, 20 FEBRUARI 2019 , 18:53:00

Curhat Buni Yani Dalam Lapas, Apa Ahok Pernah Kelihatan Di Penjara?
Segera Berakhir, Pemerintahan Jokowi Harus Tetap Diawasi
Malam Munajat 212, 14 KAI Berhenti Luar Biasa Di Stasiun Jatinegara
Prabowo Bukan Lagi Lawan Jokowi

Prabowo Bukan Lagi Lawan Jokowi

Hersu Corner22 Februari 2019 21:13

Lima Hari Lagi

Lima Hari Lagi

Dahlan Iskan23 Februari 2019 05:16

Andi Arief: Ungkap Kejadian, Sudirman Said Hendak Dihabisi
Pakar Ekonomi Nilai Jokowi Permainkan Rakyat
Prabowo: Tidak Boleh Lagi Ada Rakyat Yang Tidak Bisa Makan
Dua Saksi Untuk Tersangka Samin Tan Mangkir Pemeriksaan
Lima Hari Lagi

Lima Hari Lagi

Dahlan Iskan23 Februari 2019 05:16

Bantuan Alsintan

Bantuan Alsintan

foto23 Februari 2019 04:29

Vaksin 14 Ribu Dosis Dikirim Ke NTB Cegah Rabies